Digipulsa.com – Jakarta, Liberland berbasis blockchain kembali menjadi sorotan setelah negara mikro yang tidak diakui secara hukum itu memperkenalkan gagasan pemerintahan digital dengan kekuasaan yang dipengaruhi kepemilikan token kripto.
Liberland berdiri di lahan dataran banjir berlumpur di tepi Sungai Danube, wilayah yang disengketakan antara Serbia dan Kroasia. Dari luar, kawasan itu hanya tampak seperti hamparan sederhana dengan pepohonan, tenda, dan rumah pohon.
Namun, rancangan virtual Liberland menampilkan gambaran yang jauh lebih futuristis. Desain dari firma arsitektur Zaha Hadid Architects tersebut memperlihatkan menara berkilau, taman publik terapung, serta elemen air dengan bentuk yang tidak biasa.
Liberland berbasis blockchain dan sistem token
Presiden Liberland, Vít Jedlička, mendirikan wilayah mikro itu dengan tujuan membangun negara digital yang libertarian. Sistem pemerintahannya menggunakan teknologi yang serupa dengan teknologi di balik mata uang kripto.
Salah satu instrumen pentingnya adalah token kripto Liberland Merits. Token tersebut dapat digunakan untuk memengaruhi pemilihan pemimpin. Menurut Jedlička, orang yang memiliki lebih banyak Merits mempunyai suara lebih besar dalam menentukan kepemimpinan.
Model itu berbeda dari prinsip demokrasi modern yang umumnya memberikan bobot suara sama kepada setiap warga. Di Liberland, pengaruh politik berkaitan langsung dengan jumlah token yang dimiliki seseorang. Karena itu, sistem tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara kekayaan dan kekuasaan.
Liberland juga menerapkan gagasan negara tanpa pajak. Menteri Dalam Negeri Ivan Pernar menyatakan bahwa kelompok yang mendukung kebebasan, keuangan terdesentralisasi, dan pembatasan pemerintah cenderung berasal dari kalangan atas.
Dukungan miliarder kripto
Gagasan Liberland mendapat dukungan dari sejumlah tokoh kaya di industri teknologi dan kripto. Salah satunya adalah Justin Sun, pendiri Tron, jaringan blockchain yang memungkinkan transaksi aset kripto tanpa satu otoritas pusat.
Sun disebut memiliki kekayaan sekitar 8,5 miliar dolar AS. Ia juga menjadi investor utama World Liberty Financial, perusahaan kripto yang memiliki hubungan dengan keluarga Trump. Investasinya di perusahaan tersebut dilaporkan melebihi 75 juta dolar AS, di luar pembelian aset kripto lain yang terkait dengan Donald Trump.
Tron mengklaim telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengurangi transaksi ilegal di jaringannya. Namun, perusahaan analitik blockchain TRM Labs menyebut Tron sebagai salah satu platform besar yang digunakan untuk memindahkan dana kripto ilegal, termasuk dana yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata, kartel narkoba, dan jaringan mafia.
Sun membantah tuduhan regulator Amerika Serikat terkait penipuan dan manipulasi pasar. Ia kemudian mencapai penyelesaian senilai 10 juta dolar AS untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Gagasan negara tanpa batas
Para pendukung Liberland memandang negara tradisional sebagai struktur yang sudah ketinggalan zaman. Sun mengatakan pengalaman melihat Bumi dari luar angkasa membuatnya merasa bahwa planet ini tidak memiliki batas secara alami.
Gagasan serupa muncul dalam berbagai proyek lain, seperti Prospera di Honduras, Seasteading Institute milik Peter Thiel, dan Draper Nation yang dikaitkan dengan investor teknologi Tim Draper. Proyek-proyek tersebut mengusung bentuk negara mikro atau negara digital dengan aturan yang berbeda dari negara pada umumnya.
Draper berpendapat bahwa pemerintah memberikan layanan buruk dengan biaya tinggi. Menurutnya, blockchain pada akhirnya dapat menggantikan sebagian besar fungsi pemerintah.
Sementara itu, pemikir teknologi Curtis Yarvin mengembangkan konsep Patchwork. Dalam gagasan tersebut, negara tradisional digantikan jaringan negara kecil yang dimiliki pemegang saham dan bersaing mendapatkan warga seperti perusahaan bersaing memperoleh pelanggan.
Tantangan terhadap pemerintahan digital
Meskipun memakai teknologi blockchain, Liberland masih membutuhkan pejabat manusia untuk menjalankan dan menerapkan hukum. Artinya, sistem otomatis belum sepenuhnya menggantikan mekanisme pemerintahan konvensional.
Model token juga menimbulkan persoalan tentang kesetaraan politik. Jika kepemilikan aset menentukan besarnya suara, warga dengan modal lebih besar berpotensi menguasai keputusan publik.
Pada akhirnya, Liberland memperlihatkan dua sisi gagasan pemerintahan berbasis blockchain. Teknologi itu menjanjikan transparansi, otomatisasi, dan kebebasan dari kendali negara. Namun, kendali tersebut dapat berpindah kepada pemilik token, investor, atau pihak yang menguasai infrastruktur digital.
Perdebatan mengenai Liberland bukan hanya soal masa depan kripto. Proyek ini juga menguji pertanyaan mendasar: jika pemerintah tradisional digantikan teknologi, siapa yang akan memegang kekuasaan sebenarnya?
