Digipulsa.com – Jakarta, sengketa transaksi QRIS BCA mendorong desakan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pemeriksaan keamanan sistem digital berjalan efektif.
Desakan itu muncul setelah saldo rekening Bambang Suryadi berkurang Rp6 juta melalui transaksi QRIS yang ia akui tidak pernah dilakukan. Transaksi tersebut tercatat pada aplikasi myBCA untuk pembayaran QRIS Naya Cepat Topup.
Di sisi lain, BCA menyatakan transaksi tersebut sah karena sistem mencatat penggunaan BCA ID dan PIN yang benar. Perbedaan keterangan antara nasabah dan bank kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bukti teknis serta mekanisme pemeriksaan transaksi digital.
Transaksi QRIS Misterius Picu Sengketa Saldo
Kasus ini bermula ketika Bambang mendapati saldo rekeningnya berkurang Rp6 juta pada Rabu, 18 Maret 2026. Berdasarkan bukti transaksi digital myBCA, pembayaran itu berlangsung pada pukul 13:43:14 WIB.
Transaksi dengan nomor referensi 9527120260318134309856QRS0371247926 tercatat berhasil dan langsung mengurangi saldo rekening Bambang. Ia kemudian mengajukan pengaduan melalui telepon pada hari yang sama dengan Request ID 1979238184.
Bambang juga menyatakan pernah kehilangan dana Rp1 juta melalui transaksi misterius pada awal Februari 2026. Rangkaian kejadian tersebut membuat sengketa tidak hanya berkaitan dengan satu transaksi, tetapi juga dengan pertanyaan mengenai keamanan akses rekening digital.
BCA Menyatakan Transaksi Tercatat Sah
Dalam surat bernomor 5919/HBS2-CRM/IV/2026 tertanggal 7 April 2026, manajemen BCA menyatakan transaksi tersebut tercatat sah. Bank menyebut pembayaran dilakukan melalui myBCA menggunakan BCA ID dan PIN yang benar berdasarkan data pendukung.
Pernyataan itu berseberangan dengan keterangan Bambang yang menyangkal pernah melakukan pembayaran. Karena itu, pokok persoalan bergeser pada cara bank membuktikan bahwa transaksi benar-benar dilakukan oleh pemilik rekening, bukan sekadar tercatat berhasil di dalam sistem.
OJK Didesak Memastikan Pemeriksaan Sistem
Uchok Sky Khadafi meminta OJK tidak hanya mengandalkan imbauan keamanan. Ia mendorong regulator memastikan pemeriksaan terhadap sistem digital berjalan efektif, terutama ketika pengaduan nasabah dan penjelasan bank belum menemukan titik temu.
Ia menyoroti sejumlah risiko dalam transaksi perbankan digital, termasuk kemungkinan peretasan, malware, dan pengambilalihan akun. Risiko tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian dari pemeriksaan ketika nasabah menyangkal melakukan transaksi dengan kredensial yang tercatat benar.
Menurut CBA, bank perlu mampu menjelaskan bukti teknis transaksi ketika nasabah menyatakan tidak pernah melakukan pembayaran. Penjelasan itu penting agar penyelesaian sengketa tidak berhenti pada catatan penggunaan BCA ID dan PIN, tetapi juga memeriksa rangkaian aktivitas digital yang menyertai transaksi.
Dengan demikian, sengketa transaksi QRIS BCA ini menempatkan keamanan digital dan transparansi pemeriksaan sebagai perhatian utama. OJK diharapkan memastikan proses pengawasan berjalan memadai, sementara bank perlu memberikan penjelasan teknis yang dapat menjawab keberatan nasabah.
