Digipulsa.com – Jakarta, COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah anggapan bahwa penyaluran kredit Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk program pemerintah berisiko memicu kredit macet. Ia menegaskan, kredit yang dijamin negara justru termasuk pembiayaan paling aman.
Dony menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9). Menurut dia, jaminan negara memberikan kepastian bagi bank yang menyalurkan pinjaman.
“Enggak, kredit yang paling secure itu kredit dijamin oleh negara kan? Jadi nggak mungkin macet kan? Dijamin oleh negara,” kata Dony.
Kredit Himbara Dijamin Negara
Dony menjelaskan, bank juga memandang skema tersebut aman karena pinjaman memperoleh jaminan langsung dari negara. Karena itu, ia membantah kekhawatiran bahwa penugasan kepada Himbara otomatis meningkatkan risiko kredit bermasalah.
Ia menilai keberadaan jaminan negara menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan pembiayaan. Namun, Dony menekankan bahwa penyaluran kredit tetap mengikuti ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Himbara Tidak Mendานai Program Pemerintah
Pada kesempatan yang sama, Dony menyatakan Himbara tidak mendanai program pemerintah secara langsung. Ia menjelaskan, hubungan pendanaan yang berjalan menggunakan skema business to business (B2B).
“Ya, kita hanya memberikan kalau itu kredit ya sesuai dengan kredit yang normal aja,” ujar Dony.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bank tetap menyalurkan pinjaman berdasarkan mekanisme kredit normal. Dengan demikian, pembiayaan tidak diberikan semata-mata karena adanya program pemerintah, tetapi tetap menggunakan skema bisnis antarentitas.
Pinjaman Agrinas Mencapai Rp240 Triliun
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengajukan pinjaman kepada Himbara. Dony menyebut pinjaman tersebut mendapat jaminan dari negara.
Agrinas Pangan sebelumnya memperoleh kucuran dana sebesar Rp240 triliun dari Himbara. Dana itu digunakan untuk mendukung pendanaan Koperasi Desa Kemitraan Mandiri Pangan (KDKMP) atau Kopdes.
Pinjaman tersebut memiliki nilai angsuran Rp40 triliun per tahun selama enam tahun. Pembayaran angsuran pertama kepada Himbara dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Pembayaran Menunggu Verifikasi BPKP
Skema pembayaran cicilan akan dilakukan setelah memperoleh verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahapan verifikasi itu menjadi bagian dari proses sebelum pembayaran angsuran berjalan.
Sementara itu, KDKMP dikabarkan mendapatkan fasilitas kredit dari bank-bank Himbara. Model pembiayaannya berupa pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap gerai.
Dengan skema tersebut, pemerintah mengaitkan penyaluran kredit dengan pengembangan kegiatan KDKMP. Di sisi lain, penjelasan Dony menunjukkan bahwa aspek jaminan negara dan mekanisme kredit tetap menjadi dasar utama dalam pembiayaan tersebut.
